Top Ads

Kawasan FTZ Batam Tempo Dulu

Kawasan FTZ Batam

Free Trade Zone, yang dikenal sebagai FTZ, telah dibicarakan di kalangan investor, bisnis, pemerintah dan masyarakat umum untuk beberapa bulan terakhir Pada pertengahan tahun 2006, kepala Negara Republik Indonesia dan Singapura bertemu di Batam, Nongsa dan menyepakati sejumlah usaha koperasi, termasuk kerangka untuk investasi kerjasama ekonomi. Pada tanggal 19 Januari 2009, Presiden Indonesia secara resmi menyatakan Batam-Bintan-Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas atau FTZ. FTZ adalah kebijakan berupa fasilitas untuk membebaskan kawasan dari beberapa aturan adat, termasuk pajak dan retribusi. Di daerah ini, perdagangan diatur oleh berbagai peraturan. Investor dapat menggunakan cara ini untuk membangun bisnis di wilayah tersebut. Sejumlah manfaat melakukan bisnis di Batam: 1) Keuntungan pertama adalah lokasi itu sendiri. Batam merupakan daerah industri strategis yang berkembang cukup pesat. Secara geografis berbatasan dengan Malaysia dan Singapura dan terletak di Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran global sibuk. 2) Aturan pajak yang ditawarkan kepada investor dan pengusaha yang sangat menarik. Daerah ini dibebaskan dari bea masuk, pajak penjualan, PPN, pajak atas barang mewah, divergensi, dan adat istiadat. Apalagi jika seorang pengusaha membuat produk di wilayah tersebut, mereka akan memiliki banyak insentif ekspor. 3) infrastruktur Batam adalah lebih modern daripada daerah lain di Indonesia. Sebuah jalan beraspal menghubungkan semua kegiatan ke pusat dan memiliki fasilitas industri lengkap dan bahkan pabrik-pabrik yang dapat disesuaikan. Hal ini membuat lebih mudah bagi investor dan pengusaha untuk menjalankan bisnis. 4) Faktor-faktor lain termasuk tenaga kerja kota. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan FTZ akan diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. pertumbuhan penduduk ini adalah karena jumlah warga yang ingin mencari pekerjaan di Batam. Faktor-faktor ini meningkatkan nilai lokasi bisnis di Batam, dari mana bisnis dapat mencapai ribuan perusahaan. 5) Batam memiliki kebijakan satu atap untuk prosedur investasi, memungkinkan perusahaan untuk melakukan semua transaksi bisnis melalui satu kantor. Batam menjamin bahwa proses persetujuan aplikasi tidak akan memakan waktu lebih lama dari 20 hari kerja. 6) Tempat wisata menarik. Salah satu tempat yang menarik banyak pengunjung adalah pantai Nongsa. Sebuah pantai berpasir dan air jernih putih terletak sebelah timur laut dari pusat kota. Nama ini diambil dari angka Melayu Nongsa yang pertama kali dikembangkan wilayah pesisir ini. Kampung Nongsa adalah lebih dikenal sebagai Kampung Nongsa lama oleh masyarakat setempat. Sekitar 30% dari wisatawan asing juga mengunjungi Indonesia. Tidak heran Batam menjadi pintu gerbang kedua bagi wisatawan asing ke Indonesia setelah Denpasar, Bali. Kesempatan berinvestasi di Batam Berdasarkan manfaat dan peluang yang terdapat di Batam FTZ yang telah disebutkan di atas, ini merupakan peluang bagi investor untuk mulai mempertimbangkan Batam. Sebagai Free Trade Zone di daerah yang sangat strategis dan menjanjikan, Batam memiliki banyak kesempatan lain di berbagai sektor untuk dikembangkan. Mengingat Batam berada diposisi wilayah maritim yang menguntungkan dan strategis, pulau Batam melihat dirinya sebagai pasar berkembang bagi industri galangan kapal dan sekarang telah menjadi situs galangan kapal terbesar di Indonesia. Lebih dari 150 perusahaan galangan kapal telah menyiapkan bisnis di sana, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional terkenal seperti McDermott International, Drydocks World, dan Keppel Corporation. industri ini lebih didorong oleh pelaksanaan hukum cabotage di perairan Indonesia pada tahun 2011 yang telah memicu permintaan untuk kapal lokal. pengiriman domestik khususnya telah melihat armada komersial di Indonesia dua kali lipat dalam ukuran 2005-2013, dari 6.041 kapal untuk 12.536 kapal. Zona perdagangan bebas Batam, Bintan dan Pulau Karimun, dimulai dengan melalui penghapusan pajak pada bagian-bagian kapal impor yang belum menjadi sumber pemasukan dalam negeri, Zona perdagangan tersebut berada sebagai lokasi yang paling menguntungkan untuk mengatur operasi pembuatan kapal. Hal ini tidak hanya untuk pasar domestik yang berkembang tetapi juga pasar regional yang akan segera mengalami kenaikan dalam perdagangan sebagai akibat dari integrasi ekonomi mendatang ASEAN. Selanjutnya, Batam FTZ juga mengambil peran sebagai tempat yang menjanjikan untuk industri manufaktur elektronik sejak telah ada pertumbuhan konstan dalam permintaan untuk peralatan listrik dan peralatan / audio video rumah tangga di kalangan konsumen Asia. Hal ini telah mendorong perusahaan multinasional besar untuk meningkatkan kehadiran mereka di wilayah tersebut. Dengan demikian, Batam telah menarik banyak raksasa industri elektronik termasuk Sanyo, Panasonic, Siemens, Philips dan Sony untuk mendirikan bisnis di wilayah tersebut. Dengan daya tarik fondasi yang kuat dari konsumen teknologi yang didorong oleh Singapura dan Cina di dekatnya yang telah insentif untuk menyiapkan operasi manufaktur di Batam, produsen barang-barang elektronik kini juga mengambil keuntungan dari meningkatnya daya beli konsumen Indonesia. Sebagai zona perdagangan bebas yang berkembang, yang masih mencari sebuah perkembangan besar di masa depan, Batam telah mulai meningkatkan pembangunan infrastruktur. Untuk menjadikan FTZ sukses dan kompetitif dengan negara-negara lain seperti Singapura atau Malaysia, Batam akan perlu fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung statusnya tumbuh sebagai FTZ. perusahaan asing juga harus berusaha untuk meminjamkan keahlian mereka dalam membangun proyek-proyek infrastruktur secara besar-besaran untuk mengatasi masalah yang berlaku dalam zona ekonomi khusus di Indonesia. Sehingga, ada ruang yang cukup untuk badan-badan pembangunan internasional untuk berpartisipasi dalam peluang untuk proyek-proyek infrastruktur yang akan datang. Ini termasuk proyek-proyek konstruksi untuk membangun jalan baru, kereta api, jembatan dan jaringan pipa transmisi, belum lagi proyek-proyek lain seperti galangan kapal dan pelabuhan internasional, atau bahkan peremajaan bandara. Sebagai Zona Perdagangan Bebas, pulau ini memiliki sumber daya dan peluang investasi banyak di berbagai bidang. FTZ di Batam merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia untuk dapat berinteraksi secara produktif di tempat kejadian ekonomi regional dan internasional. Pelaksanaan FTZ merupakan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia di tengah globalisasi ekonomi dunia. Sistem FTZ akan memiliki efek positif, terutama untuk daerah setempat, dengan perbaikan seperti penyederhanaan sistem birokrasi dan penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi, penghapusan bea cukai dan tarif ekspor, peningkatan devisa dan ekspor , dan pertumbuhan ekonomi yang ditingkatkan dari masyarakat. Sebagai salah satu perusahaan konsulting terkemuka di Indonesia, Cekindo memberikan bantuan untuk perusahaan asing yang ingin menjelajahi peluang investasi menjanjikan di Batam. Serta kota-kota lain di Indonesia. Kami memberikan layanan bisnis yang lengkap dan terkemuka dan penting untuk pembentukan bisnis anda di Indonesia. Nama Lengkap * Nomor Telepon * Email Perusahaan * Your Website Pesan * Surname Please leave this field empty. Berita Populer Bagaimana Pedagang dan Penyedia Lepas Pantai dapat Memulai Bisnis Online di Indonesia Bagaimana Mempersiapkan Perjanjian Force Majeure di Indonesia Bagaimana Perusahaan Konstruksi di Indonesia Mempersiapkan Perjanjian Konstruksi Panduan Pindah dan Tinggal di Jakarta untuk Orang Asing Perjanjian dan Bisnis Waralaba di Indonesia Yang Perlu Diketahui Orang Asing tentang Bekerja di Daerah Terpencil di Indonesia Pentingnya Memiliki Pengacara saat M&A di Indonesia Tagar Populer berbisnis di indonesia bisnis di bali bisnis di indonesia bisnis di semarang business in bali business in Indonesia cekindo Cekindo Bisnis Grup company registration Company Registration Indonesia consulting company indonesia doing business in Indonesia Indonesia kerja di bali memulai bisnis di Indonesia menjalankan bisnis di indonesia perusahaan konsultan indonesia pt pma registrasi perusahaan di indonesia visa Bali

Sejarah Batam Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau. Batam merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Karena langkanya catatan tertulis dari pulau ini, maka hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara. Pada tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik. Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan Free Trade Zone Batam (FTZ Batam), Bintan, dan Karimun yang mengacu pada UU No 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian dirubah beberapa kali melalui PERPU, sehingga di undangkan menjadi UU no 44 tahun 2007. Ada juga Undang-Undang 36 tahun 2000 Tentang " Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang serta masih banyak Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam. Kemudian di saat masa akhir jabatan anggota DPR Pusat tahun 2009, bersama dengan pemerintah pusat dibahas mengenai UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan memayungi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Batam dan daerah lainnya di Indonesia. Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersediannya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari masalah. Untuk itulah, dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Twitter Facebook + 1 Share

Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau. Batam merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Karena langkanya catatan tertulis dari pulau ini, maka hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara. Pada tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik. Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan Free Trade Zone Batam (FTZ Batam), Bintan, dan Karimun yang mengacu pada UU No 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian dirubah beberapa kali melalui PERPU, sehingga di undangkan menjadi UU no 44 tahun 2007. Ada juga Undang-Undang 36 tahun 2000 Tentang " Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang serta masih banyak Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam. Kemudian di saat masa akhir jabatan anggota DPR Pusat tahun 2009, bersama dengan pemerintah pusat dibahas mengenai UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan memayungi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Batam dan daerah lainnya di Indonesia. Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersediannya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari masalah. Untuk itulah, dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.


Muhammad Zaenuddin Politeknik Negeri Batam Didi Istardi Politeknik Negeri Batam Muslim Ansori Politeknik Negeri Batam Keywords: Free Trade Zone, praktek illegal, Malaysia, Singapura Abstract Batam sebagai daerah yang letaknya di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia. Perannya yang demikian tersebut penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi nasional. Letak wilayahnya yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, membuat Batam menjadi tempat yang sangat strategis untuk bidang jasa dan perdagangan. Apalagi ditunjang dengan penetapan Batam sebagai Free Trade Zone yang akan menjadi payung hukum yang kuat dan menjadi hukum positif bagi perkembangan industri di Batam. Sama halnya dengan setiap kebijakan ekonomi yang lain, penerapan FTZ di Batam memiliki konsekwensi munculnya ‘ekonomi ikutan’ yang berimplikasi positif maupun negatif. Salah satu efek FTZ ”menyeluruh” (the black shadow of FTZ) yang harus diantisipasi adalah berkembangnya bisnis gelap (illegal trading). Catatan dari media cetak dan elektronik di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan maraknya praktek dan modus operan di “illegal business” di perairan sekitar dan di dalam kawasan FTZ/Freeport. Kasus-kasus penyeludupan barang, binatang dan uang (smuggling) dari Batam ke Singapura, transaksi BBM illegal, praktek money laundry, trafficking, illegal fishing adalah sebagian dari praktek-praktek ilegal yang terjadi. Praktek-praktek “underground economy” semacam ini memang tidak berdiri sendiri karena disinyalir melibatkan oknum petugas dan adanya ‘transaksi’ antara oknum petugas dan oknum pengusaha. Praktek semacam ini tentu saja tidak hanya merusak sistem dan regulasi yang telah berjalan namun juga sangat berpotensi merugikan negara dari sisi ekonomi. Sebagai daerah yang bertipikal sebagai perbatasan dan berdampingan secara langsung dengan dua Negara tetangga Singapura dan Malaysia, perlu dikaji seberapa besar pengaruh penerapan CAFTA di Indonesia terutama di Batam apalagi daerah ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apakah praktek-praktek illegal di atas memiliki kaitan dengan akan diterapkannya CAFTA di Indonesia mengingat produk-produk Cina yang terkenal murah banyak diperjualbelikan di Batam. Perlu dilakukan penelitian untuk menggali dan mengidentifikasi secara mendalam praktek-praktek ilegal apa saja yang terjadi di Batam, mengidentifikasi sektor, pola, pelaku, tempat, waktu, dan pihak-pihak berwenang yang terlibat dalam praktekpraktek ilegal di Batam, serta menghitung berapa dan apa saja potensi kerugian negara atas praktek-praktek ilegal di Batam termasuk juga kaitan dengan penerapan CAFTA di Indonesia. Studi ini tidak hanya dilakukan dengan melakukan survei ke instansi/lembaga terkait, namun juga melakukan investigasi dan konfirmasi ke lapangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan transaksi-transaksi tersebut. Downloads Download data is not yet available.


Batam sebagai daerah yang letaknya di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia. Perannya yang demikian tersebut penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi nasional. Letak wilayahnya yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, membuat Batam menjadi tempat yang sangat strategis untuk bidang jasa dan perdagangan. Apalagi ditunjang dengan penetapan Batam sebagai Free Trade Zone yang akan menjadi payung hukum yang kuat dan menjadi hukum positif bagi perkembangan industri di Batam. Sama halnya dengan setiap kebijakan ekonomi yang lain, penerapan FTZ di Batam memiliki konsekwensi munculnya ‘ekonomi ikutan’ yang berimplikasi positif maupun negatif. Salah satu efek FTZ ”menyeluruh” (the black shadow of FTZ) yang harus diantisipasi adalah berkembangnya bisnis gelap (illegal trading). Catatan dari media cetak dan elektronik di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan maraknya praktek dan modus operan di “illegal business” di perairan sekitar dan di dalam kawasan FTZ/Freeport. Kasus-kasus penyeludupan barang, binatang dan uang (smuggling) dari Batam ke Singapura, transaksi BBM illegal, praktek money laundry, trafficking, illegal fishing adalah sebagian dari praktek-praktek ilegal yang terjadi. Praktek-praktek “underground economy” semacam ini memang tidak berdiri sendiri karena disinyalir melibatkan oknum petugas dan adanya ‘transaksi’ antara oknum petugas dan oknum pengusaha. Praktek semacam ini tentu saja tidak hanya merusak sistem dan regulasi yang telah berjalan namun juga sangat berpotensi merugikan negara dari sisi ekonomi. Sebagai daerah yang bertipikal sebagai perbatasan dan berdampingan secara langsung dengan dua Negara tetangga Singapura dan Malaysia, perlu dikaji seberapa besar pengaruh penerapan CAFTA di Indonesia terutama di Batam apalagi daerah ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apakah praktek-praktek illegal di atas memiliki kaitan dengan akan diterapkannya CAFTA di Indonesia mengingat produk-produk Cina yang terkenal murah banyak diperjualbelikan di Batam. Perlu dilakukan penelitian untuk menggali dan mengidentifikasi secara mendalam praktek-praktek ilegal apa saja yang terjadi di Batam, mengidentifikasi sektor, pola, pelaku, tempat, waktu, dan pihak-pihak berwenang yang terlibat dalam praktekpraktek ilegal di Batam, serta menghitung berapa dan apa saja potensi kerugian negara atas praktek-praktek ilegal di Batam termasuk juga kaitan dengan penerapan CAFTA di Indonesia. Studi ini tidak hanya dilakukan dengan melakukan survei ke instansi/lembaga terkait, namun juga melakukan investigasi dan konfirmasi ke lapangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan transaksi-transaksi tersebut.


Abstract Batam sebagai daerah yang letaknya di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia. Perannya yang demikian tersebut penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi nasional. Letak wilayahnya yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, membuat Batam menjadi tempat yang sangat strategis untuk bidang jasa dan perdagangan. Apalagi ditunjang dengan penetapan Batam sebagai Free Trade Zone yang akan menjadi payung hukum yang kuat dan menjadi hukum positif bagi perkembangan industri di Batam. Sama halnya dengan setiap kebijakan ekonomi yang lain, penerapan FTZ di Batam memiliki konsekwensi munculnya ‘ekonomi ikutan’ yang berimplikasi positif maupun negatif. Salah satu efek FTZ ”menyeluruh” (the black shadow of FTZ) yang harus diantisipasi adalah berkembangnya bisnis gelap (illegal trading). Catatan dari media cetak dan elektronik di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan maraknya praktek dan modus operan di “illegal business” di perairan sekitar dan di dalam kawasan FTZ/Freeport. Kasus-kasus penyeludupan barang, binatang dan uang (smuggling) dari Batam ke Singapura, transaksi BBM illegal, praktek money laundry, trafficking, illegal fishing adalah sebagian dari praktek-praktek ilegal yang terjadi. Praktek-praktek “underground economy” semacam ini memang tidak berdiri sendiri karena disinyalir melibatkan oknum petugas dan adanya ‘transaksi’ antara oknum petugas dan oknum pengusaha. Praktek semacam ini tentu saja tidak hanya merusak sistem dan regulasi yang telah berjalan namun juga sangat berpotensi merugikan negara dari sisi ekonomi. Sebagai daerah yang bertipikal sebagai perbatasan dan berdampingan secara langsung dengan dua Negara tetangga Singapura dan Malaysia, perlu dikaji seberapa besar pengaruh penerapan CAFTA di Indonesia terutama di Batam apalagi daerah ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apakah praktek-praktek illegal di atas memiliki kaitan dengan akan diterapkannya CAFTA di Indonesia mengingat produk-produk Cina yang terkenal murah banyak diperjualbelikan di Batam. Perlu dilakukan penelitian untuk menggali dan mengidentifikasi secara mendalam praktek-praktek ilegal apa saja yang terjadi di Batam, mengidentifikasi sektor, pola, pelaku, tempat, waktu, dan pihak-pihak berwenang yang terlibat dalam praktekpraktek ilegal di Batam, serta menghitung berapa dan apa saja potensi kerugian negara atas praktek-praktek ilegal di Batam termasuk juga kaitan dengan penerapan CAFTA di Indonesia. Studi ini tidak hanya dilakukan dengan melakukan survei ke instansi/lembaga terkait, namun juga melakukan investigasi dan konfirmasi ke lapangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan transaksi-transaksi tersebut.
Bibliography

Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone .... (2093). Retrieved on December 21, 2020, from https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JI/article/view/242.

BIT. (2551). Kantor Pusat BP Batam. Retrieved on December 21, 2020, from https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam.

PT Cekindo Business International. (7456). Batam: Zona Perdagangan Bebas di Indonesia. Retrieved on December 21, 2020, from https://www.cekindo.com/id/blog/batam.

0 Komentar

Posting Komentar

Bottom Ads